BERITABANJARMASIN.COM - Ketua Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut (LAKPL) Gusti Rendy Firmansyah, mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan situs-situ budaya seperti, makam dan keraton.
Hal ini dirasa perlu dilakukan karena kurangnya singkronisasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. "Kita ini sebenarnya perlu respon dari pemerintah pusat," ucapnya kepada Beritabanjarmasin.com, disela kegiatan Temu Tokoh Raja, Sultan, Datu Penglisir Pemangku Adat Istiadat Budayawan dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Daerah pada Kamis (19/9/2019) di Hotel Royal Jelita.
Ia pun mengharapkan agar pemerintah pusat untuk eksiennya lebih ke situs-situs budaya, sejarah, agar dipelihara, diperhatikan, karena menurutnya kurangnya respon pemerintah daerah menyebabkan situs-situs budaya terbengkalai, hilang, bahkan penguasaan tanah sepihak oleh orang lain.
"Intinya kembali ke kearifan lokal berbasis kerajaan, besiknya kita menuntut negara lebih memperhatikan hidupnya sejarah ini bukan hanya cerita karena kita juriat turun menurun terus hidup, bila kita tidak budayakan dan pelihara itu akan hilang sejarah hanya tinggal sejarah," bebernya.
Nusantara ini terdiri dari kerajaan, kesultanan, kedatuan, haltersebut merupakan ciri khas NKRI. Selain itu juga Berdirinya NKRI karena bersatunya kerajaan-kerajaan yang menggabungkan diri ke NKRI.
Dalam kesempatan ini juga Ketua Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut (LAKPL) Gusti Rendy Firmansyah. Sekaligus menyerahkan buku kepada direktur ketahanan ekososbud Ditjen polkum Kemendagri Drs. Syarmadani, serta kepada Kasubid ketahanan seni budaya Kemendagri Dra. Elly Yuniarti. (Fitri/Puji)
Posting Komentar